Ekonesia.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti rendahnya realisasi penyerapan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023. Dalam rapat yang membahas pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2023, Anggota Banggar DPR Dolfie OFP, mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan yang hanya mencapai 16% dari pagu. Padahal, konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalam setiap tahun anggaran.
“Anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp111 triliun, seharusnya dapat digunakan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik bagi rakyat, dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi,” ujar Dolfie dalam rapat di Jakarta, Senin (26/8/2024).
Dolfie menambahkan, anggaran yang tidak terserap tersebut juga dapat digunakan untuk membantu mahasiswa yang kurang beruntung dalam membayar uang kuliah di perguruan tinggi.
“Realisasi anggaran pendidikan yang hanya mencapai 16% telah melanggar hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” tegasnya.
Selain itu, Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam juga menyatakan bahwa serapan anggaran yang kurang maksimal dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi dan harus diperbaiki di masa yang akan datang.
“Komitmen pemerintah hanya sebatas menganggarkan 20%, namun realisasinya masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi,” ujar Ecky.
