Ekonesia.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkejut dengan anggaran yang ditetapkan untuk Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Bahlil menilai bahwa anggaran yang ditetapkan saat ini sebesar Rp657 miliar masih terlalu kecil, mengingat rencana pemerintah Indonesia untuk mencapai transisi energi dan mewujudkan net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Menurutnya, seharusnya anggaran yang disediakan untuk Ditjen EBTKE lebih besar.
“Bu, anggaran Ibu kecil banget ya. Padahal kita rencana mau memakai transisi energi. Ini orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain, latihan lain, main lain. Bagaimana mungkin anggaran sekecil ini bisa kita bicara transisi energi,” tegasnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Diketahui, anggaran yang direncanakan untuk Ditjen EBTKE akan digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS), pembangkit listrik minihidro, pembangkit listrik mikro hidro, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk perencanaan, pengawasan, dan monitoring evaluasi EBTKE.
Tak hanya anggaran untuk Ditjen EBTKE, Bahlil juga menyinggung anggaran Kementerian ESDM yang dinilainya sangat kecil. Hal tersebut disampaikannya saat membacakan pagu anggaran tahun 2025.
“Kecil-kecil juga nih uangnya ya, padahal kerjanya gede. Ini Sorry Pak (Komisi VII DPR) saya baru baca, kalau Kementerian Investasi kecil masuk akal, tapi kalo Kementerian ESDM yang penghasil PNBP di luar hulu migas Rp170 triliun lebih, ini engga sampai 10%, kalau idealnya itu kan costnya itu minimal 20% dari total PNBP, tapi engga ini teori ekonomi dari mana ini,” papar Bahlil.
Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pagu anggaran tahun 2025 untuk sektor ESDM yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Sekjen ESDM sebesar Rp553,6 miliar, Irjen ESDM sebesar Rp138,6 miliar, Ditjen Migas sebesar Rp4,84 triliun, Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp496 triliun, Ditjen Minerba sebesar Rp735,9 miliar, DEN sebesar Rp63,7 miliar, BPSDM ESDM sebesar Rp617,9 miliar, Badan Geologi sebesar Rp929,6 miliar, BPH Migas sebesar Rp254,2 miliar, Ditjen EBTKE sebesar Rp657 miliar, dan BPMA sebesar Rp92 miliar.
Ekonesia.com – Anggaran untuk Ditjen EBTKE yang ditetapkan dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menuai kekecewaan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil menilai bahwa anggaran sebesar Rp657 miliar yang ditetapkan untuk Ditjen EBTKE masih terlalu kecil, mengingat rencana pemerintah Indonesia untuk mencapai transisi energi serta mewujudkan net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Menurutnya, dengan anggaran yang kecil tersebut, sulit untuk mewujudkan transisi energi yang diinginkan.
“Bu, anggaran Ibu kecil banget ya. Padahal kita rencana mau memakai transisi energi. Ini orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain, latihan lain, main lain. Bagaimana mungkin anggaran sekecil ini bisa kita bicara transisi energi,” tegasnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS), pembangkit listrik minihidro, pembangkit listrik mikro hidro, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk perencanaan, pengawasan, dan monitoring evaluasi EBTKE.
Hal ini juga menimbulkan kekecewaan dari Bahlil terhadap anggaran Kementerian ESDM yang menurutnya sangat kecil. Hal tersebut disampaikannya saat membacakan pagu anggaran tahun 2025.
“Kecil-kecil juga nih uangnya ya, padahal kerjanya gede. Ini Sorry Pak (Komisi VII DPR) saya baru baca, kalau Kementerian Investasi kecil masuk akal, tapi kalo Kementerian ESDM yang penghasil PNBP di luar hulu migas Rp170 triliun lebih, ini engga sampai 10%, kalau idealnya itu kan costnya itu minimal 20% dari total PNBP, tapi engga ini teori ekonomi dari mana ini,” papar Bahlil.
Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pagu anggaran tahun 2025 untuk sektor ESDM yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Sekjen ESDM sebesar Rp553,6 miliar, Irjen ESDM sebesar Rp138,6 miliar, Ditjen Migas sebesar Rp4,84 triliun, Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp496 triliun, Ditjen Minerba sebesar Rp735,9 miliar, DEN sebesar Rp63,7 miliar, BPSDM ESDM sebesar Rp617,9 miliar, Badan Geologi sebesar Rp929,6 miliar, BPH Migas sebesar Rp254,2 miliar, Ditjen EBTKE sebesar Rp657 miliar, dan BPMA sebesar Rp92 miliar.
