Ekonesia.com – Isu energi akan menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah baru yang akan segera dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang. Salah satu masalah yang harus dihadapi adalah tingginya biaya impor LPG yang selama ini dikonsumsi oleh jutaan rumah tangga dan pelaku usaha di Indonesia.
Berdasarkan data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), subsidi gas yang diberikan sejak tahun 2019 hingga saat ini telah mencapai angka Rp460 triliun. Jumlah ini terbagi menjadi Rp288 triliun untuk impor LPG dan Rp373 triliun untuk subsidi gas. Artinya, sebanyak 77% dari subsidi LPG digunakan untuk impor LPG.
Menurut Yusuf Rendy Manilet, seorang ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Ekonesia.com, besarnya subsidi energi, terutama LPG, akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk mencari terobosan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalam negeri. Salah satunya adalah gas bumi yang memiliki cadangan yang sangat besar di Indonesia.
“Kami berpendapat bahwa upaya untuk melakukan diversifikasi sumber energi sangat penting bagi pemerintahan yang baru, terutama dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di beberapa tahun mendatang dan juga dalam upaya mengurangi subsidi yang jumlahnya relatif besar,” ujar Yusuf, Senin (2/9/2024) di Jakarta.
Lebih lanjut, Yusuf mengatakan bahwa gas bumi akan memainkan peran yang semakin strategis dalam memenuhi kebutuhan energi di Indonesia di masa depan. Selain sebagai energi transisi menuju net zero emission pada tahun 2060 seperti yang ditargetkan pemerintah, gas bumi juga merupakan sumber energi yang paling banyak ditemukan di Indonesia saat ini.
“Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan gas yang besar di dunia,” tambahnya.
Salah satu aset strategis yang harus segera dioptimalkan oleh pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, pemerintah dapat mengurangi subsidi yang diberikan untuk impor LPG yang selama ini memiliki porsi yang besar dalam subsidi di APBN.
“Selain itu, optimalisasi gas bumi tidak hanya dapat dilakukan melalui pemasangan jaringan gas, tetapi juga dengan mendorong perusahaan BUMN seperti PLN untuk beralih menggunakan gas sebagai sumber energi pembangkit selain batubara,” tambah Yusuf.
Dengan begitu, penggunaan gas nasional dapat ditingkatkan dan penggunaan batubara yang dinilai kurang ramah lingkungan dapat dikurangi.
