Ekonesia.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2025 akan mengalami penurunan drastis sebesar Rp681 miliar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan tercapainya target investasi yang ditetapkan pada tahun tersebut sebesar Rp1.905 triliun. Padahal, target ini mengalami peningkatan dari target investasi tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun.
Rosan menyatakan bahwa penurunan pagu anggaran ini dapat berdampak pada tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi, karena rendahnya realisasi investasi. Hal ini juga sejalan dengan rancangan awal kerja pemerintah untuk tahun 2025 yang menetapkan target realisasi investasi sebesar Rp1,905 triliun yang akan sulit dicapai.
Selain itu, penurunan pagu anggaran ini juga berdampak pada terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan peningkatan konsolidasi perencanaan, hilirisasi, dan promosi penanaman modal. Hal ini juga berpengaruh terhadap 9 IPC yang berada di luar negeri yang dapat menjadi tidak efektif dan efisien.
Rosan juga menyoroti dampak lain dari penurunan pagu anggaran ini, yaitu terbatasnya penciptaan lapangan kerja dan penurunan pelayanan kepada pelaku usaha. Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, sehingga hal ini dapat berdampak lebih jauh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rosan memaparkan usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM untuk tahun 2025 sebesar Rp1,57 triliun. Namun, pagu anggaran yang ditetapkan untuk tahun tersebut justru kurang dari 50%, yaitu hanya Rp681 miliar.
Rosan juga mengekspresikan kekhawatirannya akan turunnya pelayanan kepada pelaku usaha karena adanya penurunan anggaran ini. Sebab, untuk mencapai target realisasi investasi yang tinggi, diperlukan biaya yang cukup besar.
“Kalau kita lihat dari pagu anggaran 2025, kegiatan hanya bisa kita lakukan seperti kegiatan rutin, seperti belanja gaji, belanja operasional kantor, sedangkan untuk mencapai target realisasi investasi ini, pembiayaan untuk eselon I, tidak berjalan efektif,” jelas Rosan.
