Ekonesia.com – JAKARTA – Rencana Pemerintah untuk menerapkan tarif KRL berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian menolak, namun sebagian juga mendukung langkah tersebut.
Pengenaan tarif KRL berdasarkan NIK dilakukan Pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu. Namun, ada kemungkinan tarif KRL juga akan naik bagi masyarakat lainnya.
Salah satu yang mendukung rencana tersebut adalah mahasiswi bernama Dini. Ia menganggap bahwa pengenaan tarif berdasarkan NIK dapat membantu masyarakat kurang mampu.
“Jika ada program seperti itu, aku setuju karena lebih memudahkan bagi warga yang kurang mampu. Orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi seharusnya dapat menerima karena mereka lebih mampu, sehingga dapat mengurangi beban bagi warga yang kurang mampu,” ujar Dini saat diwawancarai di Stasiun Pondok Cina, Depok pada Selasa (3/9/2024).
Pendapat serupa juga disampaikan oleh mahasiswi bernama Syifa. Ia setuju dengan rencana pengenaan tarif KRL berdasarkan NIK oleh Pemerintah. Menurutnya, program ini dapat memperkuat solidaritas antar masyarakat.
“Saya setuju karena tarifnya akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing orang. Jika diberikan subsidi kepada orang yang membutuhkan, itu bagus karena dapat saling membantu satu sama lain,” tambahnya.
Namun, tidak semua masyarakat setuju dengan rencana tersebut. Seorang pegawai swasta bernama Naomi menyatakan penolakan. Menurutnya, pengenaan tarif KRL berdasarkan NIK justru akan memberatkan karena banyak orang yang menggunakan KRL sebagai alternatif transportasi dengan tarif yang lebih murah.
“Saya rasa itu tidak adil karena kita sudah mempertimbangkan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan. Jadi jika tarifnya naik, lebih baik naik kendaraan pribadi saja,” ungkap Naomi.
Sementara itu, seorang masyarakat bernama Alvito menilai pengenaan tarif KRL berdasarkan NIK sebagai upaya mulia Pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bawah. Namun, ia meragukan pelaksanaannya.
Dengan adanya rencana ini, diharapkan Pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai masukan dan menemukan solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
