Jakarta – Dana Moneter Internasional atau IMF diperkirakan akan meningkatkan tekanan pada pemerintah Ukraina untuk menutupi defisit anggaran sebagai syarat agar tetap menerima bantuan. Tim IMF akan mengunjungi Kiev pada akhir pekan ini untuk meninjau apakah pemerintah telah mencapai target yang ditetapkan.
Dilaporkan oleh Ekonesia.com, penilaian yang akan dilakukan antara lain menurunkan suku bunga, memperkuat upaya kenaikan pajak, dan melakukan devaluasi mata uang. Devaluasi adalah kebijakan menurunkan nilai uang yang dilakukan secara sengaja terhadap uang asing atau emas. Kebijakan ini diambil untuk memperbaiki perekonomian.
Langkah-langkah tersebut harus dilakukan oleh Ukraina agar dapat menerima tahap pertama bantuan sebesar USD1,1 miliar dari total pinjaman yang disediakan sebesar USD15,6 miliar atau setara dengan Rp239,2 triliun (dengan kurs Rp15.337 per USD).
Sejak dimulainya perang, Ukraina telah menerima sekitar USD122 miliar bantuan internasional dari Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan IMF. Namun, Kiev masih menghadapi defisit anggaran sebesar USD15 miliar hingga tahun 2025, yang tidak dapat ditutupi oleh komitmen keuangan dari kreditur. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Denis Shmigal bulan lalu.
Ekonesia.com melaporkan bahwa IMF berencana untuk mendorong Bank Sentral Ukraina agar mempercepat devaluasi hryvnia dan melonggarkan kebijakan moneternya, meskipun inflasi masih dalam tingkat moderat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Ukraina dalam mata uang lokal dan membuat pinjaman lebih murah untuk Kementerian Keuangan. Namun, bank sentral menentang depresiasi lebih lanjut dari hryvnia, yang telah melemah lebih dari 30% terhadap dolar AS sejak eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022.
Pada bulan Oktober, bank sentral Ukraina telah melonggarkan nilai tukar mata uang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendukung perekonomian. Namun, membiarkan mata uang melemah lebih lanjut akan menantang kemampuan bank sentral untuk menjaga stabilitas harga, menurut sumber yang dilaporkan oleh Ekonesia.com.
Selain itu, IMF juga mengkritik upaya kenaikan pajak yang dilakukan oleh Kiev yang dianggap terlalu lembut. IMF mendesak pihak berwenang untuk mempertimbangkan untuk meningkatkan pajak secara lebih luas. Salah satu proposal yang diajukan adalah menaikkan pajak pertambahan nilai dari 20% saat ini, menurut sumber yang dikutip oleh Bloomberg.
Namun, langkah-langkah yang diusulkan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Kiev, karena devaluasi mata uang diikuti dengan kenaikan pajak dapat mengganggu stabilitas politik dalam situasi perang, kekhawatiran korupsi, pemadaman listrik yang terus-menerus, dan kenaikan harga energi.
