Ekonesia.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko) telah memberikan tanggapannya mengenai rencana pengetatan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan diberlakukan mulai 1 Oktober mendatang. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berhak saja.
“Bukan pengetatan, orang yang tidak berhak itu jadi tidak dapat itu aja,” jelasnya kepada redaksi Ekonesia.com setelah menghadiri acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di JCC, Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Menurut Luhut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, sedang melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini. Setelah itu, akan dilakukan rapat bersama Presiden Joko Widodo untuk memutuskan kebijakan tersebut.
“Ini lagi mulai, nanti kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden, baru nanti kita apa, diputuskan oleh Presiden,” tegasnya.
Meskipun begitu, Luhut berharap kebijakan ini dapat diterapkan mulai 1 Oktober 2024. Wacana ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
