Ekonesia.com – JAKARTA – Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah menetapkan postur anggaran sementara untuk Rancangan Undang-Undang APBN 2025 pada pembahasan Tingkat I hari ini, Selasa (17/9/2024). Keputusan ini diambil setelah berbagai pertemuan dan konsultasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa postur anggaran tersebut terdiri dari pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun. Rincian pendapatan tersebut mencakup penerimaan pajak sebesar Rp2.490,91 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,63 triliun. Selain itu, terdapat juga hibah sebesar Rp581,1 triliun. Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.621,31 triliun, dengan belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,44 triliun.
Baca Juga: Anggaran Subsidi Energi Turun di 2025, Tarif Listrik hingga BBM Naik?
Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp1.094,55 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp1.606,78 triliun. Selain itu, terdapat juga Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun yang juga termasuk dalam postur anggaran tersebut.
“Keseimbangan primer mencapai Rp633,31 triliun, dengan defisit sebesar Rp616,86 triliun atau sekitar 2,53 persen terhadap PDB. Pembiayaan anggaran juga mencapai Rp616,18 triliun,” ungkap Said pada Selasa (17/9/2024).
Baca Juga: Transaksi Judi Online Setara 20% APBN, Pemerintah Wajib Turun Tangan
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti. Keputusan ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang APBN 2025 yang akan berdampak pada keuangan negara dan masyarakat.
