ekonesia.com – JAKARTA – Kinerja Pertamina sepanjang Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai sudah on the right track. Terkait itu pula, ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad optimistis, performa BUMN energi tersebut bisa terus ditingkatkan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam upaya mewujudkan kemandirian energi.
“Berdasarkan fakta, Pertamina dapat dikatakan berada di jalur yang tepat, baik dari segi corporate maupun tanggung jawabnya. Dari hulu ke hilir, Pertamina telah menunjukkan kinerja yang baik. Oleh karena itu, saya yakin bahwa Pertamina dapat terus meningkatkan performa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu saja, dukungan dari Pemerintahan baru berupa regulasi dan insentif sangat dibutuhkan,” ujar Tauhid kepada redaksi ekonesia.com belum lama ini.
Tauhid menambahkan, upaya Pertamina dalam menjalankan tugasnya sebagai BUMN energi telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kontribusinya yang mencapai 69% dari produksi minyak dan 34% dari produksi gas nasional. Selain itu, kinerja keuangan Pertamina juga semakin membaik, dengan laba yang meningkat 17% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan dukungan yang semakin kuat dari Pemerintahan Prabowo, Tauhid meyakini bahwa performa BUMN, termasuk Pertamina, akan semakin meningkat. “Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa regulasi dan insentif, termasuk tarif, seperti mengurangi dividen sehingga dana yang ada dapat dialokasikan untuk sektor hulu. Dengan realokasi tersebut, diharapkan Pertamina dapat meningkatkan kegiatan seperti eksplorasi dan eksploitasi,” jelasnya.
Tauhid juga berharap bahwa dengan adanya dukungan tersebut, ke depannya Pertamina dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap impor. Hal ini juga dapat dilakukan melalui program substisusi untuk mengurangi impor BBM non diesel, seperti Pertalite dan Pertamax. Dengan demikian, impor dapat terus menurun dan mendukung berbagai upaya yang telah dilakukan Pertamina sebelumnya.
“Selain itu, Pertamina juga telah melakukan upaya untuk menekan impor melalui program Biodiesel B50,” tambah Tauhid.
Selain mengurangi ketergantungan impor, program transisi energi seperti Biodiesel juga dapat berperan dalam mengurangi emisi dan memenuhi target Net Zero Emission (NZE) paling lambat pada tahun 2060. Oleh karena itu, Tauhid berharap bahwa Pemerintah dapat terus mendorong Pertamina dan BUMN lainnya untuk semakin mengembangkan energi bersih. Saat ini, penggunaan energi bersih baru mencapai 12-13%, sehingga masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mencapai target tersebut.