ekonesia.com – Jakarta, Keterlibatan dan kontribusi industri minyak dan gas (migas) diyakini akan sangat berpengaruh dalam kebijakan hilirisasi nikel yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun mendatang. Industri migas yakin dapat menjadi penyedia energi yang dibutuhkan untuk mendorong hilirisasi tersebut.
“Pasokan gas bumi yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi industri hilirisasi nikel akan mendukung kebijakan nasional hilirisasi nikel ke depan,” ujar Vice President PetroChina Internasional Jabung Ltd. Gusminar dalam diskusi yang berjudul “Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat” di Jakarta, Jumat (25/10/2024).
Gusminar menambahkan, saat ini kebutuhan listrik terbesar di Sulawesi digunakan untuk smelter dan diperkirakan akan mencapai 11.139 megawatt (MW) hingga tahun 2030. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah berupaya untuk menyediakan energi bersih melalui penggunaan gas bumi sebesar 2.500 MMSCFD yang tersedia di daerah tersebut maupun dari daerah lain.
“Dengan adanya konfirmasi pasokan gas ini, diharapkan dapat mendukung hilirisasi nikel terutama dalam memenuhi kebutuhan listrik di smelter-smelter tersebut,” ungkap Gusminar.
Dia juga menyebutkan bahwa berdasarkan statistik ketersediaan cadangan Gas Indonesia terbukti (P1) sebesar 35,30 TSCF dari total potensi sebesar 54,76 TSCF yang tersebar di Indonesia Bagian Barat, Tengah, dan Timur. Dari data tersebut, pemerintah mencatat bahwa realisasi penyaluran gas bumi domestik pada tahun 2023 mencapai 3.745 BBTUD dari total produksi gas sebesar 6.637 BBTUD. Pemanfaatan gas bumi paling banyak untuk industri sebesar 1.515,8 BBTUD (40,5%).
“Secara bertahap, pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas atau LNG yang umumnya dalam bentuk kontrak jangka panjang, dan mengalihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang lebih mengutamakan pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dengan demikian, kami sangat optimis bahwa hilirisasi nikel nasional dapat terwujud,” tegasnya.
Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Barat, Arya Rizqi Darsono. Menurutnya, pasokan gas dan energi sangat penting dalam memastikan kelangsungan industri hilir nikel ke depannya. “Hilirisasi nikel tidak hanya akan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga penting untuk mendorong pemerataan ekonomi yang adil. Penguatan kelembagaan dan tata kelola yang baik akan menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa sektor nikel dapat memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau agar regulasi yang ada dapat merangsang hilirisasi nikel dengan tepat. “Dengan adanya 26 mineral kritis dan 22 mineral strategis yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan baik,” ujarnya.
Bambang menegaskan, pihaknya juga akan memastikan kebijakan hilirisasi tersebut dapat berjalan dengan baik baik melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif. Terlebih lagi, banyak menteri tim ekonomi dalam kabinet Prabowo-Gibran yang berasal dari kader Golkar, termasuk Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Kami sangat optimis dan siap berkontribusi untuk memastikan bahwa kebijakan hilirisasi yang diusung oleh Presiden Prabowo dapat berjalan dengan maksimal dan memberikan nilai tambah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8%,” ujarnya.
