ekonesia.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia. Luhut menekankan bahwa pemerintah terbuka untuk kerja sama atau investasi dengan siapa pun, terutama dalam produksi di dalam negeri.
“Kami sangat terbuka untuk segala hal. Terlebih lagi jika itu diproduksi di dalam negeri karena kami ingin menciptakan lapangan kerja,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Menurut Luhut, pemerintah tidak hanya fokus pada kerja sama dalam teknologi tinggi, tetapi juga memprioritaskan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Kami tidak hanya berbicara tentang teknologi tinggi, tetapi juga tentang tenaga kerja yang intensif. Seperti industri garmen yang ada sekarang, sedang konstruksi di mana? Di Kertajati dan juga di sekitar Solo,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memastikan bahwa iPhone 16 yang dijual di Indonesia adalah ilegal. Hal ini dikarenakan smartphone terbaru dari Apple tersebut belum memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa masyarakat hanya diperbolehkan membawa maksimal dua unit iPhone 16 dari luar negeri untuk penggunaan pribadi.
“Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri sebelumnya, iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi,” kata Febri dalam pernyataan resminya, Jumat (25/10/2024).
“Seri iPhone 16 yang dibawa oleh penumpang dan membayar pajak hanya untuk penggunaan pribadi dan tidak boleh dijual-beli. Hal ini terbatas pada pemakaian pribadi penumpang,” tambahnya.
Dalam video yang diunggah oleh redaksi ekonesia.com, Luhut juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membatasi investasi dalam teknologi tinggi, tetapi juga akan memperhatikan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang intensif. Luhut juga menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong investasi dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi nasional.
