ekonesia.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap Apple Inc segera merealisasikan janji dan komitmennya untuk membangun pabrik senilai USD10 juta di Indonesia. Hal ini merespons laporan Bloomberg yang menyebut Apple berencana mendirikan pabrik di Bandung, Jawa Barat, dengan nilai investasi USD10 juta atau setara Rp156 miliar (kurs Rp15.678 per USD). Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dan menerima investasi dari pihak manapun, terutama untuk memajukan produksi dalam negeri. Menanggapi kabar tersebut, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan akan segera menindaklanjuti.
“Ya kan sebelumnya kita sudah mendengar Apple berkomitmen dan ternyata sampai beberapa waktu yang lalu komitmennya masih kurang. Dan saya berharap, kita berharap bahwa komitmen yang sekarang disampaikan bisa dijalankan sesegera mungkin,” jelas Wamenperin Faisol Riza di Hotel St.Regis, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Investasi tambahan tersebut diharapkan dapat memuluskan Apple untuk menjual seri terbaru iPhone 16 di Indonesia yang saat ini masih belum mendapatkan izin dari pemerintah. Faisol juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, Menteri Perindustrian (Menperin) akan memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai nasib iPhone 16 di Indonesia.
“Ya pokoknya kami sedang mengkaji dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Pak Menteri. Ya cukup ya,” pungkas Faisol. Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah mendorong Tim Cook untuk membangun pabrik pembuatan handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) Apple di Indonesia.
“Kami juga mendorong agar komponen-komponen hp yang sudah tersedia di Indonesia, seperti baterai dan kabel, dapat digunakan oleh Apple. Kami akan melakukan business matching dengan Apple untuk memastikan bahwa produk-produk dalam negeri yang sudah siap dapat dimanfaatkan,” jelas Agus. Saat ini, seri iPhone 16 belum dijual secara resmi di Indonesia karena Apple belum memperoleh sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang diwajibkan oleh pemerintah.