ekonesia.com – Gelombang penolakan terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen terus bergulir. Semakin dekat dengan tanggal berlakunya, yaitu 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen sudah mendapatkan dukungan lebih dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir bahwa kenaikan PPN akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang. Meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa barang-barang kebutuhan pokok tidak akan terkena kenaikan PPN, namun wacana pengenaan PPN terhadap barang-barang premium masih terus berlangsung.
Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga diprediksi akan terkena dampak dari kenaikan PPN 12 persen. Para pakar ekonomi menilai bahwa penerapan PPN yang lebih tinggi di tengah kondisi daya beli masyarakat yang lemah akan memperburuk situasi ekonomi.
Terlebih lagi, saat ini juga terjadi gelombang PHK yang berdampak pada menurunnya berbagai industri di Indonesia. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, agar tidak terjadi penurunan lebih lanjut pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan secara matang rencana dan dampak dari kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga dengan adanya berbagai insentif yang telah disiapkan.
Jangan lewatkan wawancara eksklusif antara Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu mengenai kenaikan PPN 12 persen dan kemungkinan penundaannya, hanya di acara One On One di ekonesia.com TV pada Jumat, 27 Desember 2024 pukul 21.30 WIB.
