Ekonesia.com – JAKARTA – eksekutif akan mengedepankan pembiayaan domestik untuk menurunkan ketergantungan pada lembaga keuangan asing guna membiayai percepatan proses lanjut dalam pada negeri. Keterlibatan institusi keuangan domestik menjadi potensi untuk meningkatkan kekuatan sektor keuangan nasional sekaligus menyokong kemandirian ekonomi.
“Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang digunakan melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini belaka menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis,” ungkap Menteri Daya lalu Narasumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi juga Ketahanan Tenaga Nasional Bahlil Lahadalia pada keterangan resminya, dikutipkan Hari Sabtu (18/1/2025).
Bahlil mengungkapkan bahwa pelibatan lembaga keuangan di negeri menjadi strategi penting untuk menggalang kebijakan hilirisasi. Upaya ini juga sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Pekerjaan Percepatan Hilirisasi dan juga Ketahanan Daya Nasional yang menekankan proses pengolahan lebih lanjut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penanaman modal juga menciptakan nilai tambah pada di negeri.
Selain mengempiskan ketergantungan pada pihak asing, lanjut dia, pemerintah melalui Satgas Hilirisasi juga Ketahanan Daya juga memetakan prospek strategis di tempat sektor energi untuk melibatkan tambahan banyak pelaku bidang pada negeri. Salah satu fokus utama adalah mempercepat pengaplikasian biosolar berbasis minyak sawit.
Satgas Hilirisasi juga berjanji menegaskan implementasi kebijakan pengembangan lebih lanjut yang mana memberikan faedah dengan segera bagi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan. “Nilai tambahnya harus betul-betul dirasakan di area Indonesia,” tegas Bahlil.
Dalam lima tahun ke depan, kata dia, Satgas akan mengawal pelaksanaan peta jalan proses lanjut yang dimaksud mencakup sektor mineral lalu batubara, minyak dan juga gas bumi, pertanian, kehutanan, dan juga kelautan serta perikanan. Semua langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kekuatan ketahanan energi nasional dan juga menyokong perkembangan kegiatan ekonomi berkelanjutan.
