Ekonesia.com – MOSKOW – Pengadilan Rusia mendenda Google Alphabet sebesar 8 miliar rubel atau USD77,9 jt (yang setara Rp1,2 triliun) lantaran bukan mematuhi perintah sanksi sebelumnya. Hal ini disampaikan layanan pers pengadilan Wilayah Moskow pada Telegram.
Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia memerintahkan wadah teknologi asing untuk menghapus konten yang digunakan dianggapnya ilegal. Jika tidak ada mematuhinya, perusahaan akan dikenakan denda.
Nominal denda yang dijatuhkan terus mengalami peningkatan secara nominal. Dimana denda terhadap Google Alphabet menandai peningkatan signifikan terkait besaran denda yang digunakan harus dibayarkan dari sebelumnya sekitar 4 jt rubel.
Google bukan segera menanggapi permintaan komentar yang tersebut dikirim melalui email seperti dilansir Reuters.
Pengadilan Distrik Chertanovo di area Kota Moskow mengatakan, denda dijatuhkan lantaran kegagalan Google mematuhi sanksi administratif. Namun pihak pengadilan bukan memberikan rincian terkait pelanggaran administratif apa yang mana diadakan Google hingga terkena denda tersebut.
YouTube telah terjadi menarik kemarahan khusus sebab menghosting konten yang ditolak Moskow. Rangkaian video ini digunakan untuk menarik sekitar 50 jt pengguna harian dalam Rusia, tetapi jumlah total itu telah lama turun menjadi sekitar 12 juta, menurut data Google.
YouTube sudah menuai kemarahan khusus lantaran menghosting konten yang ditentang Moskow. Sistem video yang dimaksud dulunya menarik sekitar 50 jt pengguna harian di dalam Rusia, tetapi jumlah total yang dimaksud telah lama turun menjadi sekitar 12 juta, menurut data Google.
Para kritikus menuding otoritas Rusia sengaja mengganggu kecepatan unduh YouTube untuk mengurangi warga Rusia menonton konten dalam sana yang digunakan menentang Presiden Vladimir Presiden Rusia serta pemerintahannya.
Rusia membantahnya, hal itu dengan mengungkapkan permasalahan yang dimaksud disebabkan oleh kegagalan Google untuk meningkatkan peralatan. Namun tuduhan ini disangkal oleh perusahaan lalu pakar teknologi.
Putin pada Desember 2024 menuduh Google sebagai alat yang mana digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk kepentingan politik.
