Ekonesia.com – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Tenaga serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di konferensi di area Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang dimaksud mengeksplorasi terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Daya kemudian Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang pelanggan sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami menghadapi arahan bapak presiden adalah memverifikasi seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil pada Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua pada tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang dimaksud menjadi keinginan mereka, khususnya menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih besar tepat sasaran juga tidaklah lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang digunakan main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari atlet ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya dikarenakan skema yang mana ada ketika ini sudah ada berlangsung selama lebih banyak dari 20 tahun tanpa inovasi signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mana mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan warga yang dimaksud berhak.
“Diharapkan publik mendapatkan nilai tukar dengan yang dimaksud semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada dalam tingkat sampai tingkat publik itu, dibeli sampai tarif Rp25.000 per tabung. Tidak cuma itu, ada juga yang mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus dijalankan agar tidaklah terjadi pemborosan anggaran lalu kebocoran di area tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah dilakukan mengubah sistem distribusi LPG dalam tingkat pengecer dengan meninggal status mereka menjadi sub pangkalan yang lebih besar mudah diawasi.
