Ekonesia.com – JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang dimaksud signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan sanggup sampai pada pelayanan terhadap publik dapat justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini dapat terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak di tempat otoritas Daerah, juga sanggup menyebabkan pelayanan rakyat yang tersebut terganggu,” kata Bhima pada waktu dihubungi SINDOnews, hari terakhir pekan (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah total tenaga honorer di dalam Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling berbagai berada di dalam Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat 21 ribu orang, lalu Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran tidaklah belaka berlaku untuk pemerintahan Pusat, tapi juga pemerintahan Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer juga PPPK di area otoritas juga punya prospek besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti di dalam area sanggup terjadi pelayanan masyarakat yang digunakan juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan sudah ada dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang dimaksud dilaksanakan oleh eksekutif sendiri bertujuan untuk mendanai inisiatif makan bergizi gratis (MBG) yang digunakan memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang terbatas disamping kegiatan yang tersebut membutuhkan anggaran besar memproduksi langkah efisiensi dijalankan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini mampu mengganggu tercapainya kegiatan dan juga juga sanggup memproduksi pertumbuhan kegiatan ekonomi 2025, diperkirakan semata-mata 4,7%. Karena efisiensinya ini cuma untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata tiada sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.
