Ekonesia.com – JAKARTA – Efisiensi anggaran yang mana sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target peningkatan dunia usaha 8%. pemerintahan perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja juga stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk mengupayakan peningkatan perekonomian 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, di acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Perekonomian 8%: Utopis atau Realistis?”, yang diselenggarakan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, peningkatan dunia usaha mencapai 8% masih memungkinkan dengan persyaratan adanya terobosan juga akselerasi yang tersebut signifikan. Untuk mencapai nomor tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur serta optimlaisasi pengelolaan kegiatan prioritas. Tak semata-mata itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang digunakan perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang sebenarnya diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian di penerapannya agar tidaklah menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang digunakan sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tak ada negara yang mana dapat mencapai status negara progresif apabila masih terjebak di Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar bukan menciptakan kerentanan terhadap perkembangan perekonomian di dalam masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah total kementerian di kabinet tak serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tidak ada lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang dimaksud dijalankan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tersebut tidaklah memberikan khasiat dengan segera bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali di realisasi anggaran di dalam beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang tersebut diadakan pemerintah ini dapat berdampak pada entrepreneur yang mana selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang tidak ada berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran serta strategi peningkatan dunia usaha ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dijalankan dengan keseimbangan yang dimaksud tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, pada sisi lain, pemerintah juga harus memverifikasi bahwa pemangkasan anggaran bukan menghambat inisiatif strategis yang dapat menggerakkan peningkatan dunia usaha berkelanjutan,” ucapnya.
